VIDEO: Anggota DPR RI Komisi V Kritisi Tol Laut

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Anggota DPR RI Komisi V mendorong Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) segera disahkan dan difungsikan sebagai Coastguard di Indonesia tidak terkecuali di Makassar sebagai poros maritim domestik dan dunia.

Demikian dikatakan Ir H Bambang Harjo Sukartono (BHS) anggota DPR RI didampingi Rahmatullah Kepala Otoritas Pelabuhan, Kepala Bidang KPLP Akriadi dan Pejabat Perhubungan setempat dalam kunjungannya di area kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar, Selasa 20 Maret 2018.

Advertisment

” Ini menjadi kendala KPLP belum difungsikan sebagai coastguard, padahal KPLP sudah ada di 141 pelabuhan internasional bahkan hampir di seluruh pelabuhan di Indonesia,”ujar BHS.

BHS menyebut, Makassar sebagai poros maritim domestik dan dunia sehingga harus memiliki coastguard dengan fasilitasi kapal yang memenuhi syarat, seperti kapal coastguard harus berukuran besar dengan kecepatan tinggi.

“Tetapi setelah kami lihat ternyata kapalnya sangat kecil seukuran upil malah terbuat dari Fibber, kemenhub harus mengarahkan minimal 5 buah kapal yang layak dan besar dengan kecepatan tinggi untuk membantu poros marintim domestik dan dunia, “tegas BHS.

Hal ini lanjut BHS ebagai antisipasi keselamatan dan keamanan yang ada di sekitar perairan Sulawesi Selatan bila terjadi masalah di perairan tersebut.

Disela-sela mengunjungi VTIS, BHS juga imbau agar VTIS segera difungsikan. Mengingat, area ini menjadi tempat berlabuh dan keluar masuknya kapal-kapal. Pasalnya mayoritas kapal Indonesia sudah dilengkapi AIS, sehingga ketika kapal berlabuh tidak lagi menggunakan pandu tetapi dikendalikan langsung VTS demi keselematan pelayaran.

“ini tadi yang kami cek langsung namun sampai sekarang belum di manfaatkan secara maksimal,”ujar BHS. (**)