PHRI Sulsel Keluhkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional 2019 berlokasi di Puri Agung Convention, Grand Sahid Jaya Hotel pada tanggal 9-11 Februari.(foto:ist).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional 2019 berlokasi di Puri Agung Convention, Grand Sahid Jaya Hotel pada tanggal 9-11 Februari.(foto:ist).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional 2019 berlokasi di Puri Agung Convention, Grand Sahid Jaya Hotel pada tanggal 9-11 Februari.

Pada kesempatan ini BPD PHRI Sulawesi Selatan membawa 37 orang untuk menghadiri kongres tersebut.

Advertisment

BPD PHRI Sulawesi Selatan membawa 2 misi tentang permasalahan yang sedang dialami oleh industri pariwisata Nasional khususnya Sulawesi Selatan yaitu berkurangnya/menurunnya Okupansi hotel dan restoran danpat dari menurunnya wisatawan karena tingginya harga tiket pesawat dan juga permasalahan statement Mendagri Cahyo Kumolo tentang larangan kepada Pemda untuk melajukan kegiatan di Hotel.

Anggiat Sinaga, Ketua BPD PHRI Sulsel mengatakan, selaku industri yg terlibat dalam pariwisata mendapatkan dampak yang luar biasa apabila stement/ aturan Mendagri betul2 dijalankan.

” Kejadian 2014/2015 kembali berulang ketika MenPan RB memberlakukan aturan yang sama dan berdampak penurunan okupansi hotel sebesar 40%,”ujar Anggiat.

” Hal ini sudah saya sampaikan pada saat Rapimnas hari Pertama kegiatan ini dan sudah direspon sangat baik oleh Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, dan pada saat pembukaan Senin (11/02) langsung disampaikan ke Mentri Pariwisata Arif Yahya dan sudah sy sampaikan juga tadi pada saat sesi tanya jawab dengan MenTri Pariwisata,” tutupnya.

Sementara itu, Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI menambahkan, Rakernas 2019 mengangkat tema tentang evaluasi apa yang akan dilakukan kedepan demi membangkitkan industri pariwisata nasional karena program2 yang dibuat tahun 2018 tidak optimal karena kurangnya dukungan dari pihak Kementrian.

“Ada 2 hal yang muncul pada saat rapimnas kemrin yaitu terkait Kenaikan harga tiket pesawat, kekhawatiran kami adalah jangan sampai ada kecendrungan kartel di usaha penerbangaan dimana 2 perusahaan besar yang ada di Indonesia bisa menaikkan tarif seenaknya, kami berharap kepada pemerintah terkhusus kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Pariwisata dapat memperhatikan masalah ini secara khusus,”ucapnya.

” Hal kedua adalah statemen Mendagri. Ini dapat menimbulkan multiplyer effect yang sangat luar biasa kepada Industri pariwisata,”tutupnya.

Arief Yahya, Menteri Pariwisata menambahkan, kedepannnya Industri Pariwisata Menjadi lead sector economy negara kita dan menjadi penghasil devisa terbesar, hal ini terbukti karena adanya kenaikan international visitor Growth sebesar 22% pada tahun 2017 lalu dan pihaknya sudah memberikan usulan agar pariwisata sebagai CORE ECONOMY kepada bapak Presiden bisa terwujud.

Hal ini juga yang membuat pihaknya merekemondasikan program Long Term Investment kepada setiap stakeholder sektor pariwisata contohnya Brand Awareness. Kementrian Pariwisata sendiri mempunyai 2 Fokus utama untuk meningkatan Industri Pariwisata yaitu fokus terhadap Regulasi dan Teknologi.

” Indonesia merupakan peringkat ke-6 negara terindah, peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia, tetapi banyak dari daerah-daerah yang selalu mempertanyakan kenapa pawisata di daerah-daerah tidak diperhatikan. Padahal saya sudah menyurat berkali-kali kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menawarkan paling tidak 1 destinasi wisata setiap provinsi untuk dikembangkan,”ujar Arif Yahya. (***)