2019 BI Sulsel Dorong Sistem Transaksi Elektronifikasi

Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional Sistem Pembayaran BI Sulsel, Maudy Halim memaparkan terkait elektronifikasi di Stones Hotel Bali.

Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional Sistem Pembayaran BI Sulsel, Maudy Halim memaparkan terkait elektronifikasi di Stones Hotel Bali.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah, sebelumnya telah menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan transaksi elektronifikasi.

Sistem elektronifikasi sendiri dinilai efisien dan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, dan mendukung transparansi keuangan pemerintah.

Advertisment

Dari 12 program sinergi tersebut, terdapat dua sektor yang menjadi fokus utama dalam memaksimalkan transaksi eletronifikasi dengan jumlah pengguna yang masif. Keduanya yakni sektor transportasi dan bantuan sosial (bansos) secara nontunai.

Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional Sistem Pembayaran BI Sulsel, Maudy Halim mengungkapkan, di 2019 ini transaksi eletronifikasi akan terus ditingkatkan sejalan dengan program pemerintah untuk
meningkatkan keuangan inklusif.

“Di 2019 ini BI menargetkan pencapaian keuangan inklusif itu sebesar 75%, dengan menyiapkan sejumlah strategi. Misalnya saja menggenjot penyaluran bansos nontunai,” kata Maudy di Stones Hotel Bali, Jumat 5 Juli 2019.

Adapun dua jenis bansos yang telah disalurkan dalam bentuk nontunai di beberapa daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dulunya merupakan rastra atau beras sejahtera. Kedua bansos itu, mulai diberlakukan sejak 2016 berdasarkan arahan presiden.

Maudy menerangkan, untuk mencapai target itu sinergitas bersama pemerintah daerah terus dilakukan. Apalagi, transaksi eletronifikasi mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1%.

Merujuk pada data BI, dari 33 provinsi, 198 pemerintah kabupaten dan 65 kota sudah memiliki aturan terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Di Sulsel sendiri pertumbuhan transaksi elektronifikasi cukup signifikan. Di Kota Makassar misalnya yang sudah memiliki sejumlah program dengan memanfaatkan transaksi elektronifikasi seperti e-budgeting dan e-parking,” jelas Maudy.

Penggunaan uang elektronik di Makassar tak hanya tefokus pada bansos nontunai, tetapi juga terkonsentrasi pada sektor transportasi. Adapun bentuk transaksi yang dilakukan yaitu pembayaran tol. Bahkan, kontribusinya mencapai 100%.

Hal itu membuktikan bahwa transaksi elektronifikasi di Sulsel juga banyak terserap pada sektor transportasi. Meski begitu, menurut Maudy, pemanfaatan transaksi elektronik diharapkan bisa lebih inklusif pada seluruh sektor.

“Kami optimistis target di 2019 ini bisa tercapai, apalagi banyak keuntungan yang bisa dirasakan dengan memanfaatkan transaksi elektronifikasi,” jelas Maudy.

Sejumlah keuntungan transaksi elektronifikasi di antaranya memberikan kemudahan pembayaran tagihan listrik, pajak dan retribusi secara online. Transaksi ini juga bisa menjadi cerminan masyarakat modern yang memperhatikan efektifitas, misalnya pemilihan instrumen multifungsi untuk menabung dan membayar. (***)