Dicopot dari Dirut Bank Sulselbar, Begini Kata Andi Muhammad Rahmat

Andi Muhammad Rahmat, Direktur Utama Bank Sulselbar.(foto:ist).

Andi Muhammad Rahmat, Direktur Utama Bank Sulselbar.(foto:ist).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Rapat evaluasi pada jajaran direksi Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mendadak dilakukan pada Rabu (4/9/2019). Seharusnya, rapat evaluasi ini dilakukan pada April 2020 mendatang.

Hasil evaluasi yang digelar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), memutuskan untuk mencopot Andi Muhammad Rahmat sebagai Direktur Utama Bank Sulselbar.

Advertisment

Pencopotan tersebut disampaikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah selaku pemegang saham pengendali Bank Sulselbar.

Berdasarkan hasil evaluasinya, terdapat beberapa poin yang jadi catatan gubernur memutuskan pencopotan itu. Diantaranya terkait kredit macet yang mencapai ratusan miliar, lambannya proses Bank Sulselbar menjadi bank devisa dan penerimaan pegawai di Bank Sulselbar yang dianggap merugikan laba.

Karena tak diberikan ruang untuk hak jawab dalam RUPS LB itu, Muhammad Rahmat kemudian mencoba memberi klasifikasinya. Kepada sejumlah media, ia membantah semua poin yang dianggap menyudutkan pengurus Bank Sulselbar.

Khusus untuk alasan kredit macet, Bank Sulselbar memang telah memberi pinjaman kredit ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Hanya saja, belakangan kredit rumah sakit itu macet lantaran belum pembayaran klaim layanan kesehatan dari BPJS ke pihak rumah sakit yang terlambat.

“Kredit bermasalah itu kurang lebih Rp100 miliar, salah satunya pembiayaan ke rumah sakit. RS ini tak terima pembayaran BPJS, sehingga berpengaruh ke pembayaran kreditnya ke bank,” jelasnya.

Sementara, untuk poin terkait lambatnya proses bank devisa, Rahmat menegaskan, pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk menjadi bank devisa ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, karena adanya persyaratan yang baru dipenuhi, keputusan dari OJK tak kunjung keluar.

“Masalah devisa sebenarnya tidak ada masalah lagi karena sudah jalan, tanggal 12 Agustus sudah masuk berkasnya ke OJK, tinggal menungu keputusan. Dalam 60 hari OJK harus menjawab, apakah disetujui atau ada berkas tambahan, ini kami masih tunggu, jadi devisa sudah jalan,” urainya.

Menurutnya, bank dapat mengajukan diri menjadi bank devisa jika kondisi keuangan dianggap sehat dalam 18 bulan terakhir.

“Saya jadi dirut 2014, dan bank (Sulselbar) bisa sehat di 2017. Artinya 2018 ditambah 8 bulan 2019, baru bisa saya kirim permohonan perizinan, karena syaratnya baru terpenuhi untuk tingkat kesehatan bank,” katanya.

“Pag gubernur melihat kita belum berdevisa, saya tidak bisa mendapat devisa kalau belum berizin, sementara devisa baru bisa saya ajukan di atas bulan Juni 2019, karena aturan waktu tingkat kesehatan bank itu,” sambung dia.

Khusus masalah pengangkatan pegawai Bank Sulselbar, kata dia, sudah menjadi kewenangan jajaran direksi yang tidak perlu dilaporkan kepada pemilik saham. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

“Penerimaan pegawai itu murni karena ada kekosongan SDM setelah pergeseran untuk kebutuhan pengajuan izin bank devisa. Ini kewenangan direksi, sesuai anggaran dasar bahwa direksi menerima, mengangkat, menetapkan dan memberhentikan pegawai. Itu hak direksi,” pungkasnya.

Menurutnya, meski tidak semua jajaran pemegang saham setuju dengan keputusan tersebut, tetapi ia menganggap keputusan itu sebagai kesepahaman bersama untuk memberhentikan Dirut.

Saat keputusan tersebut dikaitkan dengan gagalnya Ipar Gubernur Sulsel, Yanuar Fachruddin menjadi Komisaris di Bank Sulselbar, Rahmat dengan tegas mengaku tak tahu.

“Ipar gubernur itu memang tidak lolos fit and proper tes dari OJK, bukan ditentukan jajaran direksi. Penerimaan pengurus, tidak diketahui direksi, tapi dilakukan oleh Komite yang ada di Komisaris. Saya tidak tahu siapa yang melamar,” pungkasnya.(***)