BI Sulsel Gelar Talkshow Perangi Praktek Money Laundering

Keuangan (PPATK) menggelar talkshow money laundering dengan tema “Isu Global Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Ekonomi Digital”, Jumat 10 Januari 2020.(foto:ist)

Keuangan (PPATK) menggelar talkshow money laundering dengan tema “Isu Global Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Ekonomi Digital”, Jumat 10 Januari 2020.(foto:ist)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Bank Indonesia bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar talkshow money laundering dengan tema “Isu Global Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Ekonomi Digital”, Jumat 10 Januari 2020.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman tidak hanya pelaku bisnis dari jasa keuangan, melainkan juga dari pelaku bisnis non-keuangan (antara lain real estate, pedagang emas, dealer mobil).

Advertisment

Hadir Keynote Speech talkshow money laundering, Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK dan menghadirkan narasumber
Parjiya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan,
Judith L. R. Panggabean dari PPATK, Komisaris Polisi Budi Hermawan dari Badan Reserse Kriminal Polri, Garda T. Paripurna, Ekonom Senior dari Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia.

Kegiatan tersebut sangat penting mengingat seiring dengan perekonomian yang terus bertumbuh, teknologi juga mengalami kemajuan pesat, mendorong terciptanya produk dan jasa keuangan baru dengan sistem yang lebih kompleks, bahkan mampu melintasi batas Negara yang berpotensi meningkatkan kompleksitas fraud dan kejahatan lintas batas negara.

Disamping itu, di tengah segala manfaatnya, digitalisasi ekonomi turut membawa potensi risiko dimana transaksi keuangan dapat dilakukan untuk tujuan ilegal, seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang (money laundering) yang secara langsung mengancam stabilitas ekonomi.

Dimana tindak pidana pencucian uang meningkatkan shadow economy yang pada akhirnya mempersulit Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Aktivitas kriminal pencucian uang tersebut juga merupakan bentuk pengkerdilan otoritas negara dan supremasi hukum, sekaligus bentuk pemerasan terhadap aktivitas ekonomi yang sah.

Oleh karena itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering menghimbau pemerintahan di dunia untuk menerapkan rezim anti pencucian uang.

Dalam rangka mengatasi pencucian uang tersebut terdapat 3 kata kunci yang dapat dilakukan yaitu, sinergi antara pemangku kepentingan termasuk regulator, aparat penegak hukum, kepolisian, bea cukai, dan penyedia jasa keuangan perlu melakukan harmonisasi ketentuan dan kebijakan yang bertujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. (***)