Pengamat: Pemerintah Perlu Libatkan Buruh Dalam RUU Omnibus Law

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Saat ini DPR RI akan membahas naskah Akademik rancangan undang-undang (RUU) Omnisbus Law Cipta Kerja yang menjadi pro kontra bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan, Abdul Muis mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ini akan menjadi pelemahan tenaga kerja karena didalamnya terdapat undang undang yang melemahkan para buruh, khususnya jaminan sosial hingga tak mendapatkan pesangon saat berhenti dari perusahaan yang dia tempati bekerja.

Advertisment

“Setelah kami cermati , memang melemahkan pekerja yang sangat besar, dia merubah dan menghapus. Tapi menerbitkan aturan baru, terutama jaminan sosial kita semua,” kata Abdul Muis dalam diskusi “Pro kontra Omnisbus Law” disalah satu warkop di kota Makassar, Sabtu, 21 Maret 2020.

Dia juga menyebutkan dalam pembahasan naska akademik tak ada satupun dari perwakilan buruh yang dilibatkan. Bahkan pihaknya berupaya menggagalkan RUU Omnisbus Law. “Jika memang nantinya disahkan kita masih memiliki hak untuk melakukan penolakan dengan mengajukan judicial review ke MK, ” tuturnya.

Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar Dr Bahtiar Maddatuang mengatakan berdasarkan informasi yang yang dia dapatkan memang pemeritah tak melibatkan perwakilan buruh, seharusnya kata dia mereka ikut andil juga.

“Harus ditinjau ulang, saran saya pemerintah dapat melibatkan para buruh, atau organisasi yan berpihak kepada buruh,” katanya

Tapi kata dia yang harus ditingkatkan oleh pemerintah saat ini bagaiman investasi yang lima persen tersebut bukan untuk pembangunan tapi disetor industri atau mesin.

“Investasi saat ini masih bagus, tapi lebih banyak pada sektor pembangunan saja dan kita harapkan bagaimana bisa juga pada sektor mesin,” ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini pemerintah ingin bagaimana investasi dari Cina ke Indonesia setelah Cina mengalami kejolakan dengan Amerika.