Ajiep Padindang Sororti Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah

Senator DPD RI, Ajiep Padindang dalam focus group discussion (FGD) dengan tema 'masa depan ekonomi Syariah di Indonesia' di Kedai Bau Mangga Makassar, Senin, 22 Februari 2021.

Senator DPD RI, Ajiep Padindang dalam focus group discussion (FGD) dengan tema 'masa depan ekonomi Syariah di Indonesia' di Kedai Bau Mangga Makassar, Senin, 22 Februari 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ajiep Padindang memaparkan jika konsep pengembangan ekonomi syariah yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak sejalan dengan harapan sejumlah ekonomi syariah utamanya di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Ajiep dalam focus group discussion (FGD) dengan tema ‘masa depan ekonomi Syariah di Indonesia’ di Kedai Bau Mangga Makassar, Senin, 22 Februari 2021.

Advertisment

“Iya konsepnya bertentangan dari pemerintah pusat dengan memperkuat modal sehingga muncul kapitalisme. Untuk itu, DPD sejak awal ingin agar bank dapat bersaing secara sehat,” ujar Ajiep Padindang.

Wakil Ketua Kelompok DPD/MPR ini mengakui bila ada kecenderungan pemerintah kurang dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah.

Sementara Ketua IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Dr Muchlis Sufri mengemukakan bila hadirnya ekonomi syariah bukan sebuah alternatif tapi solutif karena acuannya yakni alquran dan hadis

“Arus baru ekonomi harus tumbuh dari bawah, bukan dari atas jika kita tidak ingin tergantung dari kalangan kapitalis”jelas Muchlis.

Kegiatan FGD dipandu oleh Dr Etik Prihatin juga dihadiri sejumlah akademisi hingga pakar ekonomi di Makassar.

PGD merupakan kerjasama dengan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Adapun Staf Ahli Ajiep, Jamal Andi menambahkan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan reses yang dilakukan sejak 12 Februari hingga 7 Maret mendatang.

“Sekarang sudah 14 kunjungan reses dari 20 titik yang akan dikunjungi,”katanya.

Berupa,pengawasan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian terkait dengan UU cipta kerja, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Daerah yang sudah kami kunjungi yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Barru, Soppeng, Wajo. Dan selanjutnya akan ke Kabupaten Luwu Raya dan Bone,”jelasnya.