Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sulselbartra Rp3,73 Triliun

Ketgam: Tampak (kiri) Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya didampingi Eko Pandoyo Wisnu Bawono srlaku Kepala Bidang P2 Humas dalam Media Gathering di Hotel Gammara, Kamis (24/05/18).

Ketgam: Tampak (kiri) Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya didampingi Eko Pandoyo Wisnu Bawono srlaku Kepala Bidang P2 Humas dalam Media Gathering di Hotel Gammara, Kamis (24/05/18).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp14,079 triliun.

Sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, Realisasi Pencapaian Target sebesar 26,51 % atau Rp3,73 triliun dari target tersebut.

Advertisment

“Realisasi itu mengalami pertumbuhan 5,77% dari Realisasi Pencapaian di bulan Mei 2017,” kata Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya dalam Media Gathering di Hotel Gammara, Kamis 24 Mei 2018.

Eka menjelaskan, dalam rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki pencapaian 84,40% atau 555.687 SPT dari target 657.215 SPT. Angka ini mengalami pertumbuhan 6,8% dari bulan Mei tahun 2017.

Dalam hal piutang pajak, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki jumlah piutang pajak sebesar Rp 1.659 M per 1 April 2018.

Eka menuturkan, sampai dengan tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak secara berkelanjutan melakukan Reformasi Perpajakan diantaranya melakukan peningkatan integritas dan disiplin pegawai, pembaharuan sistem informasi, basis data, dan proses bisnis perpajakan yang eiisien.

“Saat ini lndonesia juga telah menjadi salah satu negara yang mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat Automatic Exchange of information (Aeoi) yang diharapkan dapat menambah potensi penerimaan negara,” akunya.

Direktorat Jenderal Pajak, lanjut Eka, khususnya juga telah menerapkan Whistle Blowing System yang dimaksudkan agar setiap aktivitas pegawai dapat diawasi untuk menghindari hal-hal yang melanggar kode etik.

Kanwil DJP Sulselbartra juga telah mencanangkan Zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka tercapainya target penerimaan.

Di lain sisi, pada Bulan Maret 2018, Menteri Keuangan mengumumkan kebijakan baru di bidang perpajakan yang diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan antara lain Kebijakan Restitusi Dipercepat.

Eka mengemukakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ini adalah perluasan kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Dalam kebijakan yang baru ini kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900%. Masing-masing PPh orang pribadi non karyawan pada ketentuan lama nilai restitusi maksimal sebesar Rp10 juta dan kebijakan baru menjadi Rp100 juta.

Kemudian PPH WP Badan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dan PPN Pengusaha Kena Pajak dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.

Dengan semangat reformasi perpajakan, tambahnya, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kemudahab Wajib pajak antara lain kemudahan daftar NPWP tidak perlu KTP dalam hal data diri/pengurus tersedia dalam data elektronik di basis data DJP. Kedua, surat keterangan Tempat Usaha (SKTU) Surat Keterangan Domisili Usaha dapat diganti dengan surat pernyataan Atas Kegiatan Usaha.

Kemudian, lebih lanjutnya, perluasan daftar Saluran Daftar NPWP, jangka waktu pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1 hari kerja dan Kemungkinan Virtual Office untuk dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan PKP.

“Bagi masyarakat Wajib Pajak yang butuh informasi lebih lanjut seputar perpajakan berbagai program dan layanan yang tersedia Ditjen pajak dapat dilihat pada Www.go.ud atau hubungi Kring Pajak di 1500200,” pungkasnya. (**)