Literasi Keuangan OJK, Perlindungan Dini Konsumen Industri Jasa Keuangan

Suasana pelayanan konsumen di Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Foto:ist)

Suasana pelayanan konsumen di Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Foto:ist)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Bila suatu hari anda mengajukan kredit ke bank lalu, permohonan itu ditolak lantaran sudah ada pencairan kredit atas nama anda dan seluruh data anda telah digunakan untuk pengajuan kredit yang anda tidak ketahui? atau bila ada orang tak bertanggung jawab membuka rekening dengan memakai data diri anda lalu melakukan penipuan online shop, apa yang anda rasakan?

Mungkin marah, kesal pasti dan juga bingung. Bagaimana bisa itu terjadi. Begitulah yang dirasakan dua korban yang mengalami situasi di atas. Kasus pencurian data pribadi nasabah atau konsumen Industri Jasa Keuangan.

Advertisment

Korban pertama bernama Gina, perempuan lajang yang baru saja selesai wisuda strata S1 di salah satu kampus di Gowa ini  bercerita bahwa data nasabah miliknya pada rekening Bank Mandiri dan Bukopin telah dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab.

” Identitas saya ada yang gunakan untuk membuat rekening di bank yang sama dan orang tersebut memakainya untuk penipuan online shop, saya tunggu pertanggungjawaban bank bersangkutan karena saya merasa dirugikan,” cerita Gina, kepada djournalist.com, Jumat 9 November 2018.

jurnalis salah satu media online di Sulsel itu bertutur ia menempuh jalur yang resmi dan beritikad untuk menyelesaikannya dengan baik-baik, walaupun ia cukup mengeluh dengan proses yang melelahkan tersebut.

Lain lagi yang menimpa Andi Akhirudin, saat dirinya akan mengambil kredit di Bank Mandiri. Bank tersebut tidak bisa memberikan kredit lantaran sudah ada orang lain yang mengambil kredit menggunakan data pribadinya.

” Data KTP saya dipakai oleh Bank Mandiri untuk mengeluarkan kredit ke orang lain. Bank mengeluarkan kredit dengan alamat Toko Ramli Jln Andi Mangerangi no 52 Makassar, saya rencana akan melaporkan kasus ini ke OJK, karena data ini mulai tahun 2012 lalu sudah keluar, sementara saya ketahui masalah ini akhir oktober 2018 saat mengajukan kredit,” sebut Andi.

Dua korban di atas menjadi peringatan dini bagi masyarakat juga stakholder perbankan dan industri jasa keuangan bahwa kecanggihan teknologi informasi memicu lahirnya kejahatan keuangan dengan perangkat teknologi informasi.

Ini semakin menguat dengan audiensi pimpinan BRI Kanwil Makassar bersama Kapolda Sulsel, Selasa, 23 Oktober 2018 silam. Melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani menyebutkan, bahwa pertemuan tersebut terkait maraknya kejahatan perbankan.

“Membahas tentang aduan pihak BRI terkait pembobolan bank melalui dunia cyber dan penipuan melalui SMS yang mengatas namakan BRI dengan modus pinjaman murah yang sudah sering terjadi khususnya di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Dicky Sondani kala itu.

Sementara Kapolda Sulsel, Umar Septono berjanji akan segera menindak lanjuti aduan tersebut.

Namun sesungguhnya fungsi pengawasan perbankan yang beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014, menjadi angin segar untuk meminimalisir kasus-kasus perbankan.

Selaku penerima mandat, OJK pun melebarkan jangkauannya dengan memiliki bidang baru yakni edukasi dan perlindungan konsumen.

Bidang ini pula yang menjadi pintu masuk OJK untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan nasabah atau konsumen.

Bentuk kongkrit perlindungan konsumen, OJK menerbitkan peraturan bernomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut ditandatangani pada 26 Juli 2013 silam. Peraraturan ini membuat otoritas memiliki tugas dalam hal perlindungan konsumen.

Bukan sebagai mediator antara nasabah dan pihak Industri Jasa keuangan, perlidungan konsumen juga bermakna memberikan literasi keuangan dan edukasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tak menjadi korban.

Perpindahan kewenangan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perlindungan konsumen atau nasabah perbankan. Selama ini tak sedikit nasabah merasa tertipu oleh produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.

Dua contoh kasus yang merugikan konsumen industri jasa keuangan di atas, dalam catatan OJK yang dikonfirmasi ke OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, tidak tercatat khusus karena termasuk kejadian baru.

Selama ini kasus yang menjadi fokus OJK dan tercatat banyak adalah perihal risiko berinvestasi pada perusahaan investasi, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku industri jasa keuangan non bank terus merosot.

Salah satu kasus yang cukup heboh di Sulsel adalah kasus modus penipuan berkedok investasi emas PT Solid Gold Berjangka Makassar tahun 2012. Ratusan orang nasabah merasa tertipu hingga ratusan juta. Modus dengan menyetorkan uang sebesar Rp 100 juta, nasabah PT Solid Gold Berjangka dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1 juta per hari.

Kasus lain adalah, pengaduan seorang nasabah bank Kantor Cabang BRI Barru di pertengahan tahun 2018 lantaran adanya dugaan tindak pidana penggelapan agunan yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Barru.

Nasabah BRI Syarifuddin (56), yang melaporkan hal tersebut lantaran merasa dirugikan karena bank yang bersangkutan telah melelang angunan dan berpindah hak milik tanpa sepengetahuan bersangkutan, padahal Syarifuddin mengaku telah melunasi kredit tersebut.

Sanksi OJK

Aduan pimpinan BRI Makassar ke Kapolda Sulsel atas maraknya pembobolan data melaui dunia cyber serta dua kasus pencurian data nasabah di atas kembali memantik kesadaran OJK untuk mengamati serta mengembangkan serius mekanisme perlindungan terhadap konsumen.

Menyikapi kasus tersebut, Kepala OJK Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Zulmi menegaskan, jika ada keteledoran dari pihak bank yang mengakibatkan bank rugi atau nasabah rugi akan ada sanksi dari internal dan atau jika perlu dilakukan fit n proper test oleh OJK.

Zulmi sendiri mengimbau, masyarakat jangan pernah meminjamkan identitas (KTP) apalagi sertifikat atau surat-surat  harta benda kepada orang lain agar tidak disalahgunakan.

Ia pun sangat berharap jika diketahui ada yang menyalahgunakan segera datangi bank yang bersangkutan untuk klarifikasi atau laporkan ke OJK terdekat.

” Yang bersangkutan laporkan ke OJk, nanti OJK akan menfasilitasi untuk klarifikasi dengan bank bersangkutan,” tegas Zulmi, saat dikonfirmasi, Jumat 9 November 2018.

Namun Zulmi mengatakan, sebelumnnya perlu ditelusuri apakah memang data tersebut diperoleh dari bank bersangkutan atau dari sumber lain.

” Misalnya yang bersangkutan pernah memasukkan lamaran pekerjaan di suatu tempat atau dari sumber lain. Jadi sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu kejadiannya seperti apa. Saran saya kalau ada kejadian seperti itu, bersangkutan klarifikasi dulu ke bank tersebut. Jika tidak ada titik temu bersangkutan bisa laporkan ke OJK, nanti OJK akan fasilitasi untuk klarifikasi dengan bank tersebut,”sebut Zulmi.

Sistem Layanan Informasi

Kasus di atas hanya sekelumit dari kasus-kasus yang terjadi di Makassar. Seiring beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, maka kasus-kasus seperti di atas ditangani OJK.

Agar sengketa antara konsumen atau nasabah dengan pelaku jasa keuangan tak melebar lebih jauh, OJK selalu mengingatkan pelaku jasa keuangan untuk melindungi nasabahnya.

Atas dasar itu, Kepala SUB Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6, Indra menambahkan, data nasabah perbankan harus dilindungi kerahasiaannya. Bahkan, pihak bank pun tidak boleh mengambil informasi data nasabah selain kepentingan perbankan.

“Dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berdampak kerugian terhadap nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap bank akan hilang,” kata Indra.

Olehnya Indra menyarankan kepada nasabah yang merasa dirugikan pihak tertentu segera melapor. Jangka waktu pengaduan konsumen, pelaku jasa keuangan wajib menindaklanjutinya paling lambat 20 hari kerja setelah pengaduan diterima, jika tak ada penyelesaian makan wajib melapor ke OJK untuk difasilitasi ke pelaku jasa keuangan bersangkutan.

Kegiatan perlindungan konsumen di Kantor OJK Regional 6 Sulampua juga diperkuat dengan Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah melalui kegiatan antara lain rapat koodinasi dan sosialisasi bersama mengenai ”Waspada Investasi Bodong” kepada masyarakat di Kab/Kota Sulawesi Selatan.

” Makin lama masyarakat kita juga makin menyadari pentingnya informasi jasa keuangan. Hal ini terbukti dari sistem layanan informasi (SLIK) per 1 Januari-2 November 2018 telah menerima 1.793 permintaan informasi terkait layanan keungan,” sebut Indra.

Sementara itu, menurut data OJK Regional 6, hingga Oktober 2018 OJK telah menerima 906 layanan pengaduan konsumen 556 diantaranya didominasi aduan terkait layanan perbankan.

Data itu mengisyaratkan literasi keuangan di masyarakat harus terus digalakkan. Agar menjadi perlindungan dini bagi nasabah dan tidak lagi ada masyarakat yang jadi korban. (***)