Kebijakan Makroprudensial BI untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Bank Indonesia (BI) menerapkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan Moneter mencakup lima hal yakni suku bunga dan nilai tukar rupiah, operasi moneter, reserene requirement, manajemen aliran modal asing dan koordinasi.

Advertisment

Ia menambahkan, inflasi terjadi karena kurangnya daya beli yang diakibatkan karena berkurangnya pendapatan masyarakat (upah minimum provinsi) dan semakin meningkatnya harga-harga retail maupun komoditas di pasaran.

Di Sulsel Beberapa daerah seperti pasar sentral lama di Belopa (Palopo) dan Bulukumba bahkan daerah-daerah lain mengalami pengurangan daya beli.

Ia menjelaskan, hal itu terjadi karena sisa harga yang meningkat itu diakibatkan dari beberapa faktor, antara lain kurangnya pasokan barang komoditas yang baru dan  masyarakat pelaku ekonomi makro (pedagang kecil) tidak bisa bersaing dengan retail modern.

Masyarakat lebih memilih berbelanja di Alfamart atau Indomaret dan tokoh -tokoh lain yang cenderung lebih simple.

Ia menuturkan, kurangnya daya beli akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada emiten bahkan BUMN yang menerapkan sistem tenaga kerja kontrak (outsourching).

Dimana, hal diatas dapat mempengaruhi ekonomi makro yang mengalami devisit alias kebijakan makro prudensial satu kebijakan untuk merespon kejadian yang bisa saja terjadi.

Akibat dari dampak makro prudensial menyebabkan terjadinya utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk itu, kata dia, BI selaku lembaga keuangan negara bertugas memantau dan mengeluarkan kebijakan ekonomi makroprudensial guna membantu masyarakat yang mengalami devisit.

Jika ekonomi makroprudensial, stabilitas harga dan keuangan suatu daerah mengalami perlambatan maka BI bertugas menjembatani, bersinergi dengan pemerintah untuk mencari solusi mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi makroprudensial.

Sementara, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 2022 lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility  sebesar 4,25%.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga sistem keuangan serta meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Ada tiga pilar kebijakan makroprudensial, yaitu; intermediasi yang seimbang, ketahanan sistem keuangan dan inklusi keuangan.

Diterangkan lebih lanjut, pada pilar pertama intermediasi yang seimbang bertujuan menjaga agar pertumbuhan kredit tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi, dipilar kedua menjelaskan kebijakan makroprudensial bisa secara struktural menjaga agar sistem keuangan kuat menghadapi shock apabila terjadi goncangan pada bank yang runtuh,atau mencegah bank bisa collapes. Sedangkan pada pilar ketiga,dimana inklusi keuangan dapat mendorong sistem keuangan yang inklusif,karena kalau tidak, akan mengakibatkan shadow banking.

Pada Maret 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,92% (yoy).Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 91 bps sejak Maret 2021 menjadi 2,85% pada Maret 2022.

Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 17 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan SBDK dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi.

Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari 2022 tetap tinggi sebesar 25,85%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,08% (bruto) dan 0,87% (neto).

Intermediasi perbankan pada Maret 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan dan belanja modal, serta terjaganya kemampuan membayar.

Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada 2022 masih sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0-8,0% dan 7,0-9,0%.(***)