Di Harkopnas, Airlangga Hartarto Menerima Usulan 5 Juli Sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Resolusi Kendal

KENDAL, DJOURNALIST.com – Dewan Koperasi Indonesia mengajukan secara resmi kepada pemerintah agar 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila.

Di awal sambutannya, Airlangga Hartarto menyapa ribuan praktisi koperasi yang berada di tribun stadion maupun yang berada di lapangan Stadion Kebon Dalem yang berkapasitas 15.000 orang.

Advertisment

“Lampung mana suaranya… Sulawesi Selatan mana… Banten mana…. DKI Jakarta mana. Jawa Barat mana…. Yogyakarta mana… Jawa Tengah mana….,”demikian teriakan Airlangga di depan mikrofon yang lantas disambut dengan 

teriakan balasan dari ribuan insan koperasi. “Terima kasih telah jauh-jauh datang merayakan acara puncak Hari Koperasi hari ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Djournalist.com, Selasa 26 Juli 2022.

Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan. Itu sebabnya, kata Airlangga, 

perhatian Pemerintah terhadap kemajuan koperasi sangat besar. Disebutkan,dalam RPJMN 2020-2024, telah diamanatkan pengembangan koperasi, terutama pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Koperasi sebagaimana ditegaskan Bapak Presiden adalah pilar ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya, mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya,” jelas Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi didorong untuk memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi.

Hingga awal Juli 2022, Indonesia tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi. Dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, koperasi miliki volume usaha yang mencapai Rp163,45 triliun.

“Jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu untuk terus kita dorongdan dioptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tutur Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut beberapa kebijakan Pemerintah untuk mendorong transformasi koperasi melalui program modernisasi koperasi, penguatan pengawasan koperasi, pembiayaan penjaminan koperasi, dan pengembangan SDM perkoperasian. Pemberdayaan koperasi juga, kata Airlangga, dilakukan melalui program Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) sebagai off taker sekaligus.

Dalam pidatonya berjudul ‘Sistem Koperasi Jalan Terbaik Mewujudkan Ideologi ekonomi Pancasila’, Nurdin Halid menegaskan Pemerintah harus memperkuat masyarakat bangsa ini dengan menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila di tengah ancaman 5 krisis global, yaitu krisis pangan, energi, kesehatan, kemanusiaan,dan lingkungan akibat perubahan iklim ekstrim.

“Dengan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila, negara bangsa inis elalu diingatkan, bahwa kita memiliki ideologi ekonomi yang diwariskan para Bapak Bangsa lewat Konstitusi UUD 1945 Pasal 33. Di tengah dominasi sistem kapitalisme dan krisis multi-dimensi globalsaat ini, bangsa dan negara Indonesia harus memiliki pegangan yang jelas dan kuat dalam menghadapi perubahanperubahan besar dalam tata dunia baru yang kompleks,” demikian Nurdin.

Dijelaskan, politik sosial ekonomi NKRI dalam Pasal 33 merupakan produku trunan langsung dari Pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bahwa untuk mewujutkan ‘keadilan sosial’ dalamP ancasila dan ‘memajukan kesejahteraan umum’ dalam Pembukaan UUD 1945,

jalannya cuma satu: jalan koperasi sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat 1.“Sistem koperasi ditopang oleh BUMN sesuai amanat Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3  tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kekayaan alam. Bukan dengan sistem atau jalan kapitalisme,” tegas Nurdin.