Siap-Siap Nih Bagi Sultan Skin Care Makassar Wajib Bayar Pajak

Media Gathering yang di gelar Kanwil DJP Sulselbartra di Swiss BelHotel Selasa (25/10).(foto:ist)

Media Gathering yang di gelar Kanwil DJP Sulselbartra di Swiss BelHotel Selasa (25/10).(foto:ist)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan mengejar potensi pajak yang selama ini belum digarap serius seperti para pengusaha skin care online atau lebih viral dengan sebutan sultan skin care.

Saat ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) melakukan penggalian potensi penerimaan dari pelaku ekonomi digital ini.

Advertisment

Kantor DJP Sulselbartra mengaku akan menindaklanjuti penggalian setiap potensi pajak melalui mekanisme dan analisis, hasil analisis itu kemudian di tindaklanjuti ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Demikian dikatakan Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra disela-sela kegiatan Media Gathering yang di gelar Kanwil DJP Sulselbartra di Swiss BelHotel Selasa (25/10).

Arridel Mindra menyebut tengah membidik kalangan sultan skin care dengan menindaklanjutinya lewat operasi senyap.

Diketahui jika bisnis skin care ini sendiri saat ini tengah menjamur di Makassar bahkan di Sulsel. Bahkan tak tanggung-tanggung bisnis skin care meraup omzet yang fantastis lewat penjualan media sosial.

Sehingga Arridel menegaskan semua potensi yang ada di masyarakat yang sekiranya bisa menambah penghasilan akan perhatian DJP Sulselbartra tidak terkecuali sultan skin care.

Sementara itu, DJP Sulselbartra yakin dan optimis lampaui target pajak 2022.

DJP Suselbartra mencatat kinerja yang tumbuh positif. Hingga akhir Oktober 2022, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 92 persen dari target tahunan.

“Target penerimaan negara dari sektor pajak di 2022 adalah Rp 14,65 T dengan realisasi sampai dengan 21 Oktober sebesar Rp13,56 T atau dengan capaian 93 %,” lanjutnya.

Catatan ini menerangkan adanya pertumbuhan cukup tinggi, bahkan melebihi capaian target 2021 lalu.

“Mampu tumbuh 36,10% di bandingkan dengan periode yang sama Tahun 2021. Hal ini di dorong dari sektor-sektor penopang penerimaan yang mampu tumbuh pasca pandemi COVID-19.Yaitu Pertambangan, Jasa Kesehatan, Pertanian, Perdagangan Besar, Jasa Keuangan dan Industri Pengolahan,” ujarnya.

Adapun jenis pajak PPh dari target Rp9,210 T di 2022 telah terealisasi Rp7,703 T atau 84 persen.

PPN dan PPnBM target Rp5,005 T, terealisasi Rp 5,533 T atau 111 persen. PBB PS target Rp191 M saat ini sudah Rp149 M atau 78 persen.

“Tumbuh 36,10% karenakan adanya geliat aktivitas ekonomi pada semua sektor usaha dari dampak berbagai kebijakan pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Hadir dalam media gatering Kabid Keberatan Banding dan Peninjauan Kembali (KBP) Hisbullah, Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyidikan (P2IP) Hendrayana Surasantika, Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Eko Pandoyo Wisnu Bawono, Kepala Bagian Umum (Kabu): Mochamad Safrudin; Kabid Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP): Alimuddin Lisaw. (****)