Pasca Pandemi, Mobilitas Penduduk Sulsel Melonjak Tinggi

Press release di lantai 6 Gedung Keuangan Negara, 1 November 2022.(foto:ist)

Press release di lantai 6 Gedung Keuangan Negara, 1 November 2022.(foto:ist)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, mobilitas penduduk Sulawesi Selatan meningkat, bahkan lebih tinggi dari masa sebelum pandemi, yang mana mobilitas penduduk Triwulan III 2022 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan secara kumulatif, dibandingkan periode yang sama tahun 2021 kinerja penerimaan secara konsisten
menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Advertisment

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Suntono menyebut, hal ini didorong dari jenis pajak yang mampu tumbuh positif pasca pandemi COVID-19 yaitu PPh 23 (+34%), PPh Pasal 25/29 Badan (+51%), PPh Final (+129%) dan serta PPN/PPnBM (+44%).

Sementara, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara,  Soebagio menuturkan, pedapatan negara dari sisi penerimaan Pajak untuk wilayah Sulawesi Selatan s.d. September 2022 telah mencapai Rp9,192 Triliun atau 86% dari target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp10,688 Triliun. Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Prognosa yang diyakini tercapai sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp16,491 Triliun atau 112% dari target penerimaan sebesar Rp14,653 Triliun.

Adapun sektor usaha yang memiliki kontribusi besar atas capaian penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran (kontribusi 26,42%), (2) Administrasi Pemerintahan dan jaminan Sosial Wajib (kontribusi 14,30%), (3) Industri Pengolahan (kontribusi 9,07%), (4) Jasa Keuangan dan Asuransi (kontribusi 8,15%) dan (5) Kegiatan Jasa Lainnya (kontribusi 7,98%).

Sementara Neraca Perdagangan September 2022 surplus USD 40,91 Juta. Capaian neraca perdagangan ini turun 64,09% dibandingkan bulan sebelumnya.

” Dari sisi devisa ekspor sebenarnya terdapat kenaikan sebesar 5,63% dibandingkan bulan sebelumnya, namun pada devisa impor September 2022 juga terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan Agustus 2022,”kata Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Sudirman.

Sementara dari sektor bea dan cukai, wilayah Sulawesi Bagian Selatan telah mengumpulkan penerimaan s.d. September 2022 sebesar Rp261,09 Miliar atau 85,14% dari target APBN Tahun 2022. Penerimaan bea masuk paling besar berasal dari Makassar sebesar Rp181,43 Miliar dan penerimaan bea keluar paling besar berasal dari Makassar juga sebesar Rp16,80 Miliar.

Penerimaan cukai terbesar berasal dari Kota Parepare sebesar Rp24,49 Miliar karena dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Parepare terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)
Soppeng dan sejumlah Pabrik Rokok lain yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pabrik.

Penerimaan Bea Masuk secara akumulasi s.d. Juni 2022 terus tumbuh di angka 7,75% dibandingkan 2021 dan tumbuh 7,68% dibandingkan 2020. Kinerja Bea Masuk terpantau kembali membaik setelah mengalami penurunan pada bulan Mei 2022.

“Hal ini disebabkan telah aktif beroperasinya Makassar Tene pada bulan Juni 2022 sebagai salah satu penyumbang Bea masuk terbesar di Makassar, yang pada Semester I ini telah berkontribusi mencapai Rp47 Miliar, “kata Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Zaeni Rakhman.

Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sisi Lelang. Kontribusi pelayanan Lelang s.d. September 2022 di wilayah Sulawesi Selatan
dari Pokok Lelang mencapai Rp1,19 Triliun, PNBP Lelang sebesar Rp21,5 Miliar, BPHTB sebesar Rp7,70 Miliar dan PPh sebesar Rp4,27 Miliar.

Fadjar Majardi, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel memaparkan pnyaluran KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,97T untuk 313.700 pelaku UMKM, tertinggi di Kota Makassar sebesar Rp1,48T disusul Kabupaten Bone Rp1,2T, Sektor Usaha pertanian mencapai 43,27 persen diikuti oleh Sektor Usaha Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 36,46 persen.

Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp142,90 miliar untuk 34.606 pelaku usaha ultra mikro, tertinggi di Kota Makassar Rp18,37 Miliar disusul Kabupaten Gowa Rp17,91 miliar.

 

Pada sisi APBD, Realisasi Pendapatan APBD Sulsel s.d 30 September 2022 sebesar Rp27,608 T didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp21,66T hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD
masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel.

Sementara Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Sudirman memaparkan, realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 30 September 2022 sebesar Rp22,69T didominasi oleh komponen belanja pegawai sebesar Rp11,25T disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5T, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional.

Penindakan dan Pemusnahan Barang Milik Negara rokok ilegal sebanyak 9.378.640 batang (perkiraan nilai barang sebesar Rp10.709.466.210, MMEA ilegal sebanyak 757,13 liter (perkiraan nilai barang Rp231.232.000); dan barang lainnya telah ditindak dan dilakukan pemusnahan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan s.d. 30 September 2022.

Crash Program Keringanan Utang dan Relaksasi Pengenaan Tarif Bea Lelang Sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM diluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.

Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.

Sebanyak 48 BKPN senilai total Rp10,08 Miliar telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Penerima crash program keringanan utang di wilayah
Sulawesi Selatan, antara lain, 9 pasien RS dengan nilai utang total Rp78 Juta, 10 UKM dengan nilai utang total Rp4,42 Miliar dan 12 dari K/L dengan nilai utang total Rp0,23 Miliar, untuk wilayah Sulawesi Tenggara antara lain, 4 UKM dengan nilai utang total Rp2,57 Miliar, 9 dari K/L dengan nilai utang total Rp2,71 Miliar, dan untuk wilayah Sulawesi Barat antara lain, 4 dari K/L dengan nilai utang total Rp64 Juta.

Capaian Program Keringanan Utang dengan jumlah persetujuan crash program yang ditetapkan sebanyak 56 persetujuan (Sulsel 29 persetujuan, Sultra 25 persetujuan, dan Sulbar 2 persetujuan) dan dengan jumlah
keringanan nilai total sebesar Rp462,46 Juta. (***)